Minahasa – Fajaraktual.com — Dugaan praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di wilayah Minahasa. Salah satu sosok yang disebut-sebut sebagai pengendali jaringan solar subsidi, berinisial EKA P, diduga beroperasi dengan leluasa hingga membuat masyarakat mempertanyakan efektivitas penegakan hukum di daerah tersebut.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan bersama sejumlah warga, beberapa sopir pengangkut solar mengaku bahwa mereka diarahkan untuk menjual BBM bersubsidi kepada pihak tertentu. Dalam pengakuan yang diterima awak media, “Boss” EKA P diduga menyampaikan kepada para sopir bahwa dirinya “tidak takut karena memiliki backing dari oknum Mabes”.
Seorang warga yang ditemui di lokasi menyebutkan bahwa peredaran solar subsidi yang diduga dikendalikan EKA P sudah berjalan lama dan semakin berani.
> “Kami sebagai masyarakat awam jadi kehilangan kepercayaan. Bagaimana mau percaya lagi kalau ada dugaan oknum aparat yang justru melindungi kejahatan ini,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Hal serupa disampaikan sejumlah sopir yang mengaku pernah diarahkan untuk mengantar solar ke lokasi penampungan milik EKA P.
> “Dia bilang langsung ke kami: ‘Saya tidak takut, saya bersama Mabes’. Kami hanya sopir, takut juga kalau tidak ikut,” kata salah satu sopir.
Masyarakat menilai, dugaan keterlibatan oknum aparat dalam melindungi peredaran solar ilegal inilah yang membuat jaringan mafia solar semakin sulit disentuh hukum.
> “Tak heran kalau dia bermain santai. Kalau benar dilindungi oknum Mabes, ya pantas saja tidak pernah tersentuh,” ujar warga lainnya.
Situasi ini memicu kemarahan publik, karena selain merugikan negara, aktivitas mafia solar juga memicu kelangkaan solar bagi nelayan, petani, dan sopir angkutan umum di Minahasa. Antrian panjang di SPBU kerap terjadi karena solar subsidi diduga mengalir ke tangan para pemain besar.
Warga pun mendesak Polda Sulawesi Utara untuk segera turun tangan dan menelusuri dugaan jaringan mafia solar yang disebut-sebut kebal hukum tersebut.
> “Kami minta Kapolda Sulut bertindak. Kalau benar ada oknum aparat yang bermain, harus diusut tuntas. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan,” kata tokoh masyarakat yang ditemui di Langoan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dugaan keterlibatan oknum Mabes sebagaimana disebutkan para sopir dan warga. Media ini masih berupaya meminta klarifikasi dari pihak terkait demi pemberitaan yang berimbang.
(*****)
