Manado, FajarAktual.com
Di tengah hiruk-pikuk aktivitas Kota Manado, Selasa 9 Desember 2025, suara para aktivis antikorupsi menggema di tiga lembaga penegak hukum: Pengadilan Negeri Manado, DPRD Sulut, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Aksi damai yang digelar Aliansi Aktivis Anti Korupsi Sulut itu bukan sekadar agenda tahunan, tetapi seruan moral agar upaya pemberantasan korupsi tidak mandek.
Ketua LSM PAMI-P Sulut, Jonathan Mogonta, menegaskan bahwa peringatan Hari Antikorupsi Nasional harus menjadi momentum refleksi bersama, bukan hanya seremoni.
“Ini bukan agenda aktivis saja, tapi agenda seluruh masyarakat. Kami ingin menunjukkan bahwa Sulawesi Utara memiliki komitmen kuat dalam mengawal integritas pemerintah,” ujarnya dalam orasi.
Tuntutan utama para aktivis kali ini adalah desakan agar aparat penegak hukum lebih transparan dalam penanganan perkara, terutama kasus-kasus yang menjadi sorotan publik.
Koordinator aksi, Maykel R. Tielung, S.H., M.H., menekankan bahwa dukungan masyarakat terhadap penegak hukum harus disertai keberanian institusi dalam membuka perkembangan penanganan perkara secara jelas.
“Kami tidak hanya mendorong penindakan, tetapi juga keterbukaan. Transparansi penting agar publik percaya bahwa proses hukum berjalan dengan benar. Jika bersalah, hukum; jika tidak, sampaikan secara terbuka. Kejelasan adalah hak publik,” tegasnya.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut adalah penyelidikan dugaan korupsi di PD Pasar Manado. Menurut Tielung, masyarakat Sulut sudah terlalu lama menunggu kejelasan perkembangan perkara tersebut.
“Penyelidikan ini berjalan cukup lama. Publik bertanya, sampai di mana penanganannya? Kami mendorong Polda untuk mempercepat prosesnya, apalagi ini menyangkut pengelolaan aset publik,” ujarnya.
Aksi damai berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Namun lebih dari itu, aksi ini meninggalkan pesan kuat bahwa semangat antikorupsi di Sulut tidak akan padam. Bagi para aktivis, Hari Antikorupsi Nasional adalah pengingat bahwa integritas dan transparansi harus diperjuangkan setiap hari.
Di akhir aksi, tampak hadir pula sejumlah tokoh gerakan antikorupsi Sulut, di antaranya Rolly Wenas dari LSM Inakor Sulut dan Boi Barahama dari LSM Barak, yang turut mempertegas dorongan publik terhadap keberanian lembaga hukum dalam membuka proses, mempercepat penanganan perkara, dan menjaga kepercayaan masyarakat.
(Ivan)
