Foto salah satu APH yang Aktif
Bolaang Mongondow Timur —fajaraktual.com
Isu praktik penyaluran BBM bersubsidi secara ilegal kembali mengguncang wilayah Bolaang Mongondow Timur. Terbaru, sebuah informasi dari beberapa narasumber masyarakat menyebutkan adanya dugaan keterlibatan seorang oknum aparat penegak hukum (APH) berinisial S, yang diketahui masih aktif bertugas di wilayah Boltim.
Oknum tersebut diduga berperan sebagai salah satu pemasok solar bersubsidi menuju titik penampungan yang berlokasi di Desa Lanut, Dusun 1, Kecamatan Modayag. Aktivitas pengiriman BBM bersubsidi ini disebut-sebut berlangsung secara rutin dan terorganisir.
Aktivitas Mencurigakan di Desa Lanut
Sejumlah warga mengaku sering melihat kendaraan pengangkut solar masuk menuju dusun tersebut pada jam-jam tertentu. Mereka menduga pasokan tersebut tidak wajar, mengingat volume solar yang masuk kerap kali lebih besar daripada kebutuhan masyarakat setempat.
“Sudah beberapa bulan kami memperhatikan ada mobil tangki kecil dan jeriken yang keluar masuk di malam hari. Ada informasi dari warga lain bahwa seorang oknum berinisial S sering muncul mengawasi pengiriman,” ungkap salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
Masyarakat meminta aparat di tingkat kabupaten hingga provinsi untuk segera mengambil langkah tegas. Mereka khawatir praktik semacam ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang sering kesulitan mendapatkan solar subsidi.
“Masyarakat kecil sering tidak kebagian solar, tapi para pemain bisa mendapatkannya dalam jumlah besar. Kami minta Polda Sulut dan Polres Boltim jangan tinggal diam. Kalau memang informasi ini benar, harus segera diusut,” ucap warga lainnya.
Respons Aparat dan Pihak Berwenang
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Polres Boltim maupun Polda Sulut terkait dugaan keterlibatan oknum APH tersebut. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa laporan masyarakat sudah mulai dikumpulkan untuk diverifikasi.
Pengamat kebijakan publik di Sulawesi Utara menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus berada di garda terdepan memerangi mafia BBM, bukan malah terlibat di dalamnya.
“Jika benar oknum aparat bermain dalam penyaluran solar subsidi ilegal, ini harus menjadi perhatian serius. Tidak boleh ada tebang pilih,” tegasnya.
Masyarakat Menanti Transparansi
Warga berharap proses penelusuran dilakukan secara transparan tanpa intervensi, mengingat kasus solar subsidi ilegal di wilayah ini sudah sering menjadi keluhan masyarakat tetapi jarang berujung pada penindakan yang signifikan.
“Kami hanya ingin solar subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak, bukan ke tangan oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi,” tutup warga Desa Lanut.
Jefri Wurara
