Saumlaki, Fajaraktual.com
Seruan dialog yang digaungkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) mendapat tanggapan tajam menghantam Pemerintah Daerah KKT terkait respons mendadak mereka terhadap isu partisipasi masyarakat dalam proyek strategis nasional Blok Masela. Aktivis Tanimbar, Anders Luturyali, menilai manuver Pemda saat ini yang gencar menyuarakan dialog adalah sebagai bentuk “kepanikan” yang patut dipertanyakan.
Menurut Anders, selama bertahun-tahun Pemda Kepulauan Tanimbar terkesan menutup mata terhadap hak-hak dan peran nyata masyarakat lokal dalam pusaran proyek gas raksasa tersebut. Selama ini, peran Pemda dinilai hanya sebatas seremonial belaka, hadir dalam seremoni peresmian atau rapat-rapat di hotel mewah tanpa memberikan proteksi hukum atau skema partisipasi yang jelas bagi warga Tanimbar yang terdampak.
“Ada Apa di Balik Aksi Pemda?”
Anders mempertanyakan motif di balik perubahan sikap Pemda yang tiba-tiba menjadi “vokal” menuntut dialog. Ia menduga ada tekanan atau kepentingan tertentu yang membuat birokrasi di Bumi Duan Lolat ini mulai merasa gerah.
“Kemarin-kemarin ke mana saja? Masyarakat berjuang sendiri menyuarakan hak-hak mereka, sementara Pemda hanya menonton dari jauh dengan agenda seremonialnya. Sekarang, ketika ada aksi atau dinamika baru, mereka panik dan seolah-olah menjadi pahlawan yang paling peduli dialog,” tegas Anders.
“Partisipasi Masyarakat yang Terabaikan”
Kritik ini merujuk pada minimnya keterlibatan masyarakat Tanimbar dalam posisi-posisi strategis maupun skema Participating Interest (PI) yang seharusnya bisa dikawal oleh Pemda KKT untuk kesejahteraan lokal. Masyarakat Tanimbar merasa hanya dijadikan penonton di tanah sendiri, sementara diskusi tingkat tinggi seringkali mengabaikan aspirasi akar rumput.
“Dialog itu penting, tapi kalau baru disuarakan sekarang karena panik, itu namanya pemadam kebakaran. Kita butuh komitmen jangka panjang, bukan sekadar basa-basi politik karena merasa terdesak,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemda Kepulauan Tanimbar belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan “aksi panik” tersebut. Namun, desakan agar Pemda lebih transparan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pengelolaan Blok Masela terus menguat dari berbagai elemen masyarakat. (*)
