Fajar Aktual.com
Kupang,18/3/2026
Wakil Presidium Germas PMKRI Kupang, Naris Tursa, secara tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelidiki proyek peningkatan jalan ruas Mauponggo-Ngera-Pu’uwada. Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp15 miliar tersebut kini menjadi sorotan tajam karena kondisinya yang sudah rusak parah meski baru satu bulan selesai dikerjakan.
Pengerjaan jalan tersebut diketahui dilakukan oleh kontraktor pelaksana CV Ratu Orzora dengan pengawasan teknis dari konsultan pengawas PT Maha Karisma Adiguna.
PMKRI menduga Kegagalan Konstruksi merupakan Kelalaian Pengawasan, lanjut Naris kerusakan dini ini merupakan indikasi kuat adanya ketidakberesan dalam proses pengerjaan maupun pengawasan di lapangan.
Ia menyoroti sinergi antara pelaksana dan pengawas yang dianggap gagal menjaga kualitas mutu jalan.
”Uang negara senilai 15 miliar rupiah seharusnya menghasilkan infrastruktur yang tahan lama untuk rakyat. Namun faktanya, hasil kerja CV Ratu Orzora ini sangat mengecewakan.
Kami juga mempertanyakan peran PT Maha Karisma Adiguna sebagai konsultan pengawas. Bagaimana mungkin jalan dengan anggaran sebesar itu bisa lolos pengawasan jika dalam satu bulan saja sudah hancur?”
Tuntutan PMKRI :
1. Penyelidikan KPK: Meminta KPK turun ke lokasi untuk melakukan audit investigatif terhadap volume dan spesifikasi material yang digunakan.
2. Audit Kinerja Konsultan: Mendesak evaluasi terhadap PT Maha Karisma Adiguna yang diduga lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan teknis.
3. Blacklist Perusahaan: Meminta pemerintah daerah untuk meninjau ulang rekam jejak CV Ratu Orzora dan memberikan sanksi tegas jika terbukti melakukan pelanggaran spesifikasi.
4. Perbaikan Segera: Menuntut pihak pelaksana bertanggung jawab penuh melakukan perbaikan tanpa membebani kembali APBD/APBN.
Kondisi di Lapangan
Berdasarkan laporan warga dan pantauan kami di lokasi sangat miris sekali, beberapa titik jalan sudah menunjukkan kerusakan serius seperti aspal yang terkelupas dan retakan yang merambat di sepanjang badan jalan.
Masyarakat merasa dirugikan karena jalan yang diharapkan memperlancar ekonomi justru membahayakan pengguna jalan.
Kami mendesak KPK segera memanggil pihak kontraktor, konsultan pengawas, dan dinas terkait. Uang rakyat sebesar 15 miliar rupiah menguap begitu saja dalam sebulan. Ini bukan sekadar masalah teknis, ini masalah integritas, tegas Naris.
Sampai dengan berita ini diturunkan awak media masih mengalami kesulitan untuk menghubungi pihak CV Ratu Orzora dan pihak PT Maha Karisma Adiguna
Reporter Yohanes Tafaib
