Pasar Ngirmase, Harapan Baru Bagi Pedagang Kecil
SAUMLAKI, fajaraktial.com
Aktivis Muda Tanimbar, Anders Luturyali, melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kepulauan Tanimbar terkait rencana pengelolaan Pasar Ngirmase Olilit. Di tengah kondisi ekonomi Tanimbar yang sedang lesu dan kebijakan efisiensi anggaran, langkah menyerahkan aset publik ke pihak ketiga dinilai sebagai keputusan yang keliru dan mencederai rasa keadilan masyarakat.
Dugaan Pungli oleh “Pihak Ketiga” Anders mengungkapkan adanya informasi meresahkan terkait pengoperasian pasar tersebut. Meski belum resmi beroperasi, diduga telah ada oknum-oknum yang mengatasnamakan pihak ketiga mulai memungut biaya sewa lapak kepada pedagang.
“Jika ini benar, maka ini adalah bagian dari ‘kerja-kerja kotor’ yang masih dipelihara di Tanimbar. Budaya seperti ini harus hilang! Kami mengutuk keras praktik premanisme berkedok pengelolaan pasar ini,” tegas Anders kepada media.
Pasar Rakyat Bukan Objek Bisnis, Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah bahwa Pasar Ngirmase dibangun berdasarkan keprihatinan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Tanimbar. Tujuannya murni untuk meningkatkan ekonomi rakyat, bukan untuk dijadikan ladang bisnis bagi kelompok Tertentu.
“Jangan sampai pasar rakyat ini dijadikan objek bisnis lagi di tengah ekonomi kita yang sedang jatuh. Pemerintah harus berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan segelintir orang,” tambahnya.
Pembentukan UPTD untuk PAD dan Tekan Inflasi
Sebagai solusi konkret, Anders mendesak Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mengelola pasar tersebut secara mandiri melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah dinas teknis terkait. Menurutnya, pengelolaan langsung oleh pemerintah memiliki dampak positif ganda:
Meningkatkan PAD: Seluruh retribusi masuk langsung ke kas daerah tanpa dipotong margin keuntungan pihak ketiga.
Menekan Inflasi: Pemerintah bisa mengontrol harga sewa lapak agar tetap rendah, sehingga harga barang di pasar stabil dan tidak memicu inflasi.
Optimalisasi SDM: Dinas teknis memiliki banyak SDM kompeten yang mampu mengelola pasar tanpa harus bergantung pada swasta.
“Bayangkan jika dikelola pihak ketiga, biaya sewa pasti mahal karena mereka cari untung. Retribusi naik, harga barang ikut naik, rakyat kecil yang jadi korban. Dampaknya, ekonomi Tanimbar akan semakin terpuruk,” jelasnya.
Harus Jadi Atensi Khusus
Menutup pernyataannya, Anders meminta agar masalah ini menjadi atensi khusus bagi Pimpinan Daerah. Ia menekankan bahwa keberpihakan pemerintah sedang diuji; apakah akan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat luas atau justru membiarkan pasar rakyat jatuh ke tangan pemburu rentenir
“Pasar Ngirmase Olilit adalah harapan baru bagi pedagang kecil. Jangan rampas harapan itu dengan sistem pengelolaan yang hanya menguntungkan pihak ketiga,” tutupnya
(FA/GD)
