*Parah! Kefamenanu Krisis BBM Subsidi, Antrean Mengular Harga Eceran Mencekik Leher!*
Fajar Aktual, 19 Oktober 2026
KEFAMENANU – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), memicu keresahan warga. Antrean panjang kendaraan roda dua, roda empat, hingga truk dan bus antarkota kerap terlihat mengular sejak pagi hingga sore hari.
Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Kabupaten TTU, Silverius Rivandi Baria, SH., http://M.AD. Pria yang juga berprofesi sebagai Advokat/Pengacara ini menilai adanya indikasi masalah serius dalam sistem penyaluran BBM bersubsidi di wilayah tersebut.
“Ini bukan persoalan kecil. Ketika masyarakat sudah mengantre sejak pagi hingga sore tetapi Solar atau Pertalite tidak tersedia dengan alasan BBM belum datang, maka Pertamina dan pihak terkait wajib memberikan penjelasan yang terang kepada masyarakat. Jangan masyarakat terus yang menjadi korban,” tegas Rivand Baria, Minggu (18/10/2026).
Kelangkaan paling dirasakan pada pagi hari, saat mobilitas masyarakat sedang tinggi untuk beraktivitas, mengantar anak sekolah, serta bekerja. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah SPBU belum bisa melayani konsumen karena stok belum tersedia.
Seorang karyawan SPBU yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa keterlambatan pasokan dari Pertamina sudah berlangsung beberapa hari. Kondisi ini dinilai LPK-RI TTU sangat merugikan masyarakat luas sebagai konsumen akhir.
“Ini sudah menjadi persoalan publik. Jangan sampai masyarakat terus dipaksa mengantre berjam-jam, sementara tidak ada kepastian kapan BBM tersedia. Pemerintah dan Pertamina harus menjawab secara terbuka: apa penyebab kelangkaan ini, siapa yang bertanggung jawab, dan apa solusi konkretnya?” lanjutnya.
Dampak dari kelangkaan tersebut, masyarakat mengeluhkan lonjakan harga Pertalite dan Solar di tingkat pengecer. Harga Pertalite eceran kini bervariasi dan mencapai Rp15.000 per liter. Sementara harga Solar eceran 5 liter/jerigen mencapai Rp70.000 hingga Rp80.000.
Lonjakan harga yang tidak terkendali ini menunjukkan lemahnya perhatian dan pengawasan Pemerintah Kabupaten TTU terhadap stabilitas harga Pertalite dan Solar di pasaran. Masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya.
Menanggapi fenomena ini, LPK-RI TTU mendesak PT Pertamina Patra Niaga bersama instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan audit penyaluran BBM bersubsidi, mulai dari kuota, suplai ke SPBU, jadwal pengiriman, volume yang diterima, hingga realisasi penyaluran ke konsumen.
Rivand juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi yang bertentangan dengan ketentuan hukum, khususnya aturan dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atas perubahan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
“Kalau memang masalahnya keterlambatan suplai, jelaskan penyebabnya. Kalau kuotanya kurang, jelaskan datanya. Kalau ada penyimpangan distribusi, bongkar dan tindak. Masyarakat berhak mengetahui mengapa BBM subsidi yang seharusnya tersedia justru sulit diperoleh,” tegas Rivand.
Sebagai penutup, LPK-RI TTU berkomitmen untuk terus memantau pergerakan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Timor Tengah Utara dan tidak ragu membawa temuan dugaan pelanggaran ke jalur hukum.
“Kami tidak ingin BBM subsidi menjadi ladang keuntungan bagi segelintir orang. Subsidi negara harus benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak. Kalau ada penyimpangan, bongkar. Kalau ada pelanggaran, tindak. Jangan tunggu masyarakat semakin resah baru pemerintah bergerak, kalau hal ini dibiarkan terus, kami dari LPK-RI Kabupaten Timor Tengah Utara akan melakukan upaya-upaya yang terbaik bagi kepentingan masyarakat selaku konsumen,” pungkasnya.
(@ANAFUNAN)
