MINAHASA, Fajaraktual.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa mulai menegaskan arah pembangunan yang menempatkan nilai, iman, dan ketahanan sosial sebagai fondasi utama tata kelola daerah. Komitmen ini ditunjukkan melalui langkah kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang yang secara langsung membangun jalur koordinasi dengan pemerintah pusat.
Dalam pertemuan bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI, Pdt. Johni Tilaar, di Jakarta, Jumat (9/1/2026), Minahasa tidak sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi menawarkan perspektif pembangunan daerah yang menempatkan pembinaan rohani sebagai instrumen stabilitas sosial.
Bupati Robby Dondokambey menilai, keberlanjutan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas mental dan spiritual masyarakat. Menurutnya, daerah dengan basis nilai yang kuat akan lebih siap menghadapi tantangan sosial, ekonomi, maupun perubahan zaman.
“Pembangunan rohani bukan hanya urusan keagamaan, tetapi bagian dari tata kelola pemerintahan yang sehat dan berorientasi jangka panjang,” ujar RD.
Wakil Bupati Vanda Sarundajang menekankan bahwa penguatan sektor keagamaan perlu dikelola secara sistematis dan terintegrasi. Ia memandang sinergi dengan Kementerian Agama sebagai langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik di bidang keagamaan berjalan profesional, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Ketika pelayanan keagamaan kuat, maka ruang-ruang sosial menjadi lebih harmonis. Ini berdampak langsung pada stabilitas daerah,” kata Vasung.
Dimensi pembangunan keluarga juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Kehadiran Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa, Ny. Martina W. Dondokambey-Lengkong, mempertegas bahwa ketahanan iman dan nilai dimulai dari keluarga sebagai pusat pembentukan karakter.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI, Pdt. Johni Tilaar, mengapresiasi pendekatan Pemerintah Kabupaten Minahasa yang melihat isu keagamaan secara strategis, bukan sektoral.
Ia menilai inisiatif pimpinan daerah Minahasa dapat menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah berperan aktif membangun harmoni sosial melalui kebijakan yang berakar pada nilai dan kebhinekaan.
Pertemuan ini menandai langkah awal Minahasa dalam merumuskan pola pembangunan rohani yang terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional, sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang rukun, tangguh, dan berdaya saing.
(Ivan)
