(Refleksi Berkelanjutan; 9.000 Pegawai P3K akan dirumahkan)
Fajar Aktual,Kupang, 27/2/2026
Pemprov NTT perlu mempertimbangkan kembali keputusan untuk merumahkan 9.000 PPPK, mengingat kondisi masyarakat NTT yang masih memiliki angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Keterbatasan pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi yang belum signifikan, membuat masyarakat NTT sangat bergantung pada layanan publik yang disediakan oleh pemerintah.
Merumahkan 9.000 PPPK, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, akan semakin memperburuk kondisi ini. Diharapkan agar pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih adil bagi daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah, seperti NTT.
Pemprov NTT harus meningkatkan transparansi kepada publik tentang kondisi riil APBD dan opsi-opsi yang tersedia, serta melakukan perencanaan kebutuhan pegawai dan proyeksi fiskal jangka menengah yang lebih akurat. Pemerintah pusat untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada Pemprov NTT untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan mempertahankan tenaga kerja yang sudah ada.
Solusi untuk Krisis Pendidikan dan Kesehatan di NTT”
Selain mempertimbangkan kembali keputusan untuk merumahkan 9.000 PPPK, yang nota bene 75 % adalah guru dan tenaga medis maka Pemprov NTT juga perlu mencari solusi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di NTT. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan adalah: Meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar dan tenaga kesehatan. Meningkatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah terpencil . Meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional dan swasta untuk mendapatkan bantuan dan dukungan. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya
Dengan demikian, NTT dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dan mengurangi angka kemiskinan.
Sekilas bincang bersama Ketua Yayasan Media Flores Peduli, Andreas Goru SPd.
Menanggapi informasi yang disampaikan pemerintah propinsi untuk merumahkan 9000 PPPK, maka sama dengan menghilangkan juga keberadaan siswa siswa yang saat ini membutuhkan pendampingan guru PPPK yang sedang berada disekolah.
” kalau guru PPPK dirumahkan maka sekolah tutup. begitu juga PPPK Kesehatan, itu sama dengan rumah sakit tutup, ” ungkap Andre Goru, tokoh muda yang selalu peduli pada masalah sosial ini.
Lebih lanjut, Andre menjelaskan pemerintah dalam membuat kebijakan harus melakukan kajian yang lebih holistik.
Andre mengingatkan, “jika aturan tersebut dipaksakan bisa terjadi krisis kemanusiaan yang luar biasa di mana yang bodok akan semakin bertambah, yang sakitpun akan bertambah, kematian meningkat dan kehadiran negara tidak lagi berpihak pada rakyat” masalah akan menjadi lebih rumit dan parah, ujar Andre dengan nada emosional.
Reporter Yohanes Tafaib
