Manado, Fajaraktual.com
Upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Sulawesi Utara dinilai perlu ditopang oleh optimalisasi fungsi pengawasan negara, khususnya melalui peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasional Anti Korupsi (INAKOR) Sulawesi Utara yang mendorong BPK Perwakilan Sulut untuk memprioritaskan pemeriksaan terhadap proyek-proyek strategis dan kegiatan dengan nilai anggaran besar.
Ketua INAKOR Sulawesi Utara, Rolly Wenas, menyampaikan bahwa proyek strategis yang bersumber dari APBD maupun APBN memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah, sehingga membutuhkan pengawasan yang kuat, sistematis, dan berkelanjutan.
Menurutnya, audit kinerja dan audit kepatuhan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Pemeriksaan BPK memiliki peran strategis dalam memastikan anggaran negara dan daerah digunakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Terutama terhadap proyek-proyek yang belum tuntas hingga akhir tahun anggaran, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh,” ujar Rolly.
Ia menegaskan bahwa dorongan tersebut merupakan bagian dari partisipasi masyarakat sipil dalam memperkuat sistem pengawasan, bukan untuk mencari kesalahan atau menyudutkan pihak tertentu. Sebaliknya, audit dipandang sebagai langkah preventif guna meminimalkan potensi penyimpangan sejak dini.
INAKOR menilai langkah ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Utara dalam mendorong pemerintahan yang transparan serta komitmen pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Selain itu, penguatan peran BPK di daerah juga dinilai relevan dengan agenda nasional Asta Cita, khususnya dalam penguatan negara hukum dan pembangunan yang berkeadilan serta berkelanjutan.
“Dengan pemeriksaan yang profesional dan independen, kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin meningkat,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, INAKOR Sulawesi Utara berencana menyampaikan surat resmi kepada BPK Perwakilan Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Surat tersebut berisi dorongan agar audit kinerja dan audit kepatuhan terhadap proyek strategis serta kegiatan beranggaran besar dapat menjadi prioritas, dengan tetap menghormati kewenangan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
INAKOR juga berharap hasil pemeriksaan BPK beserta tindak lanjut atas rekomendasinya dapat disampaikan secara terbuka sesuai ketentuan, sehingga masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam mengawasi proses pembangunan di Sulawesi Utara.
“Transparansi hasil audit adalah kunci agar pengawasan publik berjalan efektif dan pembangunan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkas Rolly Wenas.
(Ivan)
