Manado, Fajaraktual.com
Komitmen Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Utara dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik mendapat dukungan positif dari berbagai kalangan masyarakat sipil. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Sulawesi Utara menilai langkah BPTD sebagai contoh penerapan good governance di tingkat daerah.

Ketua DPW INAKOR Sulut, Rolly Wenas, menyampaikan apresiasi atas sikap proaktif BPTD dalam memberikan akses informasi kepada publik, termasuk saat menghadapi sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara.
“Respons BPTD sangat positif. Mereka menunjukkan keterbukaan dan komitmen tinggi terhadap prinsip akuntabilitas, terutama dengan kesediaan menyerahkan dokumen seperti HPS dan kontrak pemenang tender setelah proses pengadaan selesai,” ujar Rolly.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga menunjukkan kepatuhan terhadap Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa dokumen pengadaan menjadi informasi terbuka setelah proses tender selesai.
Langkah BPTD Kelas II Sulut ini dipandang sebagai bentuk inovasi birokrasi dalam membangun transparansi, yang secara langsung dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
“Transparansi seperti yang ditunjukkan BPTD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya pencegahan korupsi melalui keterbukaan data dan partisipasi publik,” lanjut Rolly.
Ia berharap praktik baik ini dapat diadopsi oleh badan publik lainnya, khususnya unit pelaksana teknis kementerian di daerah, agar budaya keterbukaan menjadi bagian dari sistem kerja pemerintahan yang modern dan akuntabel.
Dengan sikap proaktifnya, BPTD Kelas II Sulawesi Utara dinilai berhasil memperkuat citra positif lembaga publik di mata masyarakat, serta menjadi contoh nyata bahwa transparansi dapat berjalan berdampingan dengan profesionalisme dan integritas pelayanan publik.
(Ivan)













