TAMBANG EMAS DIDUGA KEMBALI BEROPERASI DI SANGJANGO, SAHAPUDDIN SOROTI PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN DUGAAN ALIRAN SOLAR SUBSIDI
MAMUJU TENGAH, SULAWESI BARAT — FAJAR AKTUAL.COM
Aktivitas pertambangan emas yang diduga kembali beroperasi di Desa Sangjango, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, kini menjadi sorotan. Selain kekhawatiran terhadap potensi pencemaran lingkungan, dugaan aliran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk mendukung operasional tambang juga mendesak untuk ditelusuri.
Ketua PAC Laskar Sinri Jala Indonesia, Sahapuddin angkat suara terkait persoalan tersebut. Ia menyoroti keresahan masyarakat di tengah persoalan ketersediaan solar bersubsidi yang dibutuhkan warga, termasuk petani untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius: jika masyarakat kesulitan memperoleh solar bersubsidi, apakah distribusinya sudah benar-benar tepat sasaran? Dugaan adanya aliran solar untuk kebutuhan operasional pertambangan harus dijawab melalui pemeriksaan dan penelusuran oleh instansi berwenang.
Perlu ditegaskan, dugaan keterkaitan pasokan solar dengan kegiatan tambang tersebut masih harus dibuktikan. Namun, apabila ditemukan indikasi penyimpangan, aparat tidak seharusnya membiarkan persoalan ini berhenti sebatas keluhan masyarakat.
MUH. YUSUF SOROTI NASIB PETANI DAN DISTRIBUSI SOLAR
Ketersediaan solar bersubsidi merupakan persoalan penting bagi masyarakat yang berhak mengaksesnya sesuai ketentuan. Ketika pasokan sulit diperoleh, sementara muncul dugaan BBM digunakan untuk mendukung kegiatan pertambangan, kondisi ini patut mendapat perhatian serius.
Sahapuddin menyoroti perlunya pengawasan terhadap jalur distribusi BBM, mulai dari sumber pasokan, proses penyaluran, hingga pihak yang menerima dan menggunakannya.
Aparat penegak hukum bersama instansi terkait perlu memastikan apakah solar yang digunakan dalam kegiatan pertambangan berasal dari jalur distribusi resmi dan apakah penggunaannya sesuai dengan peruntukan serta ketentuan yang berlaku.
Jika terbukti terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi, penindakan harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan hukum yang relevan. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru menghadapi kesulitan, sementara dugaan penyimpangan distribusi tidak mendapatkan kejelasan.
DUGAAN TAMBANG EMAS ILEGAL, LINGKUNGAN JANGAN JADI KORBAN
Selain persoalan solar, dugaan beroperasinya kembali pertambangan emas di Desa Sangjango juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kelestarian lingkungan.
Aktivitas pertambangan yang tidak memenuhi persyaratan perizinan dan pengelolaan lingkungan berpotensi menimbulkan kerusakan lahan, sedimentasi, serta pencemaran air. Tingkat dampak di lokasi tersebut harus dipastikan melalui pemeriksaan lapangan dan pengujian oleh instansi yang berwenang.
Karena itu, status perizinan tambang, metode pengolahan emas, penggunaan bahan kimia apabila ada, serta pengelolaan limbah perlu diperiksa secara menyeluruh.
Persoalannya bukan sekadar apakah tambang kembali beroperasi. Yang lebih penting ialah apakah kegiatan tersebut memiliki dasar hukum yang sah, memenuhi kewajiban lingkungan, dan tidak merugikan masyarakat sekitar.
DESAK POLDA SULBAR DAN GAKKUM TURUN KE LAPANGAN
Masyarakat berharap Polda Sulawesi Barat, aparat penegak hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta instansi teknis terkait segera menindaklanjuti informasi mengenai aktivitas pertambangan di Sangjango.
Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian:
1. Memeriksa legalitas pertambangan, termasuk dokumen perizinan dan kesesuaian lokasi kegiatan.
2. Mengevaluasi potensi pencemaran lingkungan, terutama kondisi tanah, aliran air, dan pengelolaan limbah di sekitar lokasi.
3. Menelusuri distribusi solar, termasuk asal pasokan, penerima, volume, serta kesesuaian penggunaan BBM dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memeriksa pihak-pihak terkait berdasarkan bukti, apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
5. Menyampaikan hasil penanganan secara transparan, agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak terus dibayangi dugaan yang belum terjawab.
Pemeriksaan tersebut penting untuk membedakan informasi yang berkembang di masyarakat dari fakta yang dapat dibuktikan secara hukum.
HUKUM HARUS DITEGAKKAN, BUKAN SEKADAR MENUNGGU KELUHAN
Dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin dapat ditelaah berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Sementara itu, dugaan pencemaran perlu diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dan berlaku saat ini.
Adapun dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi harus ditelusuri berdasarkan ketentuan di bidang minyak dan gas bumi serta aturan distribusi BBM yang relevan, dengan memperhatikan fakta dan bentuk pelanggaran yang ditemukan.
Penerapan pasal dan sanksi harus menunggu hasil pemeriksaan serta mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap setiap perbuatan yang terbukti.
Pihak pengelola tambang maupun pihak lain yang disebut dalam dugaan ini juga perlu diberi kesempatan menyampaikan klarifikasi. Hingga terdapat hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dugaan tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai kesimpulan hukum.
MASYARAKAT MENUNGGU LANGKAH NYATA
Kini, perhatian masyarakat tertuju pada langkah konkret aparat dan instansi terkait. Apakah aktivitas pertambangan di Sangjango telah memenuhi ketentuan? Apakah ada pencemaran lingkungan? Dan apakah benar terdapat penyaluran solar yang tidak sesuai peruntukannya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui pemeriksaan yang objektif, bukan sekadar pernyataan atau dugaan.
Sahapuddin dan masyarakat berharap persoalan ini mendapatkan perhatian serius agar perlindungan lingkungan, kepentingan petani, dan distribusi BBM bersubsidi tidak diabaikan.
Jika ditemukan pelanggaran, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Jika tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara terbuka. Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan, sementara setiap pihak berhak memperoleh proses hukum yang adil.
Redaksi
