15 Tahun Berjuang, Pemenang Lelang Pertanyakan Kepastian Hukum di BPN Minahasa
MINAHASA — fajaraktual .com
Perjuangan hukum selama kurang lebih 15 tahun yang dijalani Linda Tambayong memasuki babak baru. Perempuan yang mengaku awalnya tidak memahami hukum tersebut kini mempertanyakan kepastian dan perlindungan hukum atas objek tanah yang menurut keterangannya diperoleh secara sah melalui proses lelang di KPKNL Manado.
Linda menyatakan dirinya merupakan pemenang lelang yang sah dan beritikad baik, bahkan menurut keterangannya, kedudukannya sebagai pihak yang harus mendapatkan perlindungan hukum telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Selama 15 tahun saya berjuang. Saya bukan orang yang mengerti hukum sejak awal. Tetapi karena perkara ini, saya belajar dan menghadapi proses persidangan sampai akhirnya memahami hukum,” ujar Linda dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memperoleh objek tersebut melalui cara-cara di luar hukum. Sebaliknya, ia menyatakan telah mengikuti mekanisme lelang resmi melalui KPKNL Manado dan membayar kewajiban yang timbul dari proses tersebut.
Pemenang lelang dan persoalan kepastian hukum
Persoalan menjadi semakin serius karena perkara tersebut kini dikaitkan dengan dugaan adanya sertifikat ganda atas objek tanah yang bersangkutan.
Menurut Linda, proses di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa saat ini telah memasuki tahap pengumuman terkait rencana pembatalan sertifikat yang dinilai sebagai sertifikat ganda.
Namun, Linda mengaku kecewa terhadap apa yang dialaminya di Kantor BPN Minahasa pada 1 September 2026.
Ia menilai perlakuan yang diterimanya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya diperoleh seorang warga negara yang telah menempuh proses hukum selama bertahun-tahun.
“Kalau saya sebagai rakyat Indonesia sudah mengikuti proses lelang yang resmi, membayar kewajiban, kemudian berjuang sampai ke pengadilan, saya hanya meminta negara memberikan kepastian hukum,” tegasnya.
Ada dasar hukum perlindungan bagi pembeli lelang
Persoalan ini bukan semata-mata mengenai siapa yang menguasai sebidang tanah. Di dalamnya terdapat persoalan yang lebih besar, yakni kepastian hukum terhadap hasil lelang resmi dan perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik.
Mahkamah Agung dalam penjelasan hukumnya menyebut bahwa pembelian tanah melalui pelelangan umum termasuk salah satu kategori pembeli beritikad baik apabila dilakukan dengan tata cara dan dokumen yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks pelaksanaan lelang, Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menegaskan bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibatalkan. Mahkamah Agung juga mengaitkannya dengan Putusan MA Nomor 821 K/Sip/1974, yang pada prinsipnya memberikan perlindungan kepada pembeli tanah melalui lelang.
Dalam perkara lain, Putusan MA Nomor 1068 K/Pdt/2008 juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pembeli lelang yang beritikad baik. Mahkamah Agung menyatakan bahwa lelang yang dilakukan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat begitu saja dibatalkan dan pembeli lelang yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan.
Namun demikian, perlindungan tersebut tetap harus dibaca berdasarkan fakta dan dokumen setiap perkara. Mahkamah Agung sendiri menjelaskan bahwa perlindungan pembeli lelang bukan perlindungan yang absolut. Dalam Putusan MA Nomor 300 PK/Pdt/2009, misalnya, terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan pembeli lelang tidak memperoleh perlindungan karena objek lelang berkaitan dengan sertifikat yang cacat secara hukum.
Karena itu, kunci persoalan Linda bukan sekadar status sebagai pemenang lelang, melainkan apakah seluruh proses lelang, dokumen hak atas tanah, putusan pengadilan, dan administrasi pertanahan menunjukkan bahwa ia merupakan pembeli beritikad baik yang memperoleh hak melalui prosedur yang sah.
BPN Minahasa dituntut transparan
Jika benar proses yang berjalan di BPN Minahasa telah sampai pada tahap pengumuman pembatalan salah satu sertifikat karena persoalan sertifikat ganda, maka masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang terang mengenai:
Sertifikat mana yang dinyatakan bermasalah;
Apa dasar administrasi dan hukum pembatalannya;
Bagaimana riwayat penerbitan masing-masing sertifikat;
Bagaimana kedudukan Risalah Lelang KPKNL Manado;
Bagaimana BPN mempertimbangkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
Bagaimana perlindungan terhadap pihak yang dinyatakan sebagai pembeli lelang beritikad baik.
Transparansi menjadi penting agar persoalan ini tidak berhenti sebagai konflik antara warga dengan institusi, tetapi dapat dilihat berdasarkan dokumen dan putusan hukum yang objektif.
15 tahun bukan waktu yang singkat
Bagi Linda Tambayong, persoalan ini bukan sekadar sengketa administrasi pertanahan. Ia mengatakan telah menghabiskan sekitar 15 tahun untuk mencari kepastian hukum.
Ia pun menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan para wakil rakyat agar memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapinya.
“Saya memohon kepada Pemerintah Sulawesi Utara, kepada bapak dan ibu anggota dewan yang saya kasihi dan banggakan, kiranya dapat menindaklanjuti kasus saya ini dengan BPN Minahasa,” ujarnya.
Permintaan tersebut pada akhirnya bermuara pada satu hal: kepastian hukum.
Sebab apabila seorang warga telah mengikuti mekanisme lelang resmi, memenuhi kewajibannya, membawa persoalan tersebut melalui proses peradilan, dan kemudian memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap yang menurutnya menguatkan kedudukannya, maka negara memiliki kewajiban untuk memastikan tidak terjadi ketidakpastian administratif yang berlarut-larut.
Sebaliknya, apabila masih terdapat persoalan hukum mengenai objek tersebut, semua pihak juga berhak memperoleh pemeriksaan yang objektif berdasarkan dokumen, riwayat hak, putusan pengadilan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pertanyaannya kini bukan hanya siapa yang memegang sertifikat, tetapi bagaimana negara memastikan bahwa setiap putusan hukum dan proses administrasi pertanahan benar-benar menghasilkan kepastian hukum bagi masyarakat.
Kasus Linda Tambayong karena itu patut mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, DPRD, serta instansi pertanahan terkait agar seluruh proses dapat dilakukan secara terbuka, transparan, profesional, dan sesuai hukum, tanpa mengabaikan hak pihak mana pun.
Redaksi
