*POLDA NTT GELAR PERKARA KHUSUS DUGAAN PENIPUAN DAPUR MBG MAUBESI, KUASA HUKUM MINTA PENYIDIK TURUN KE TIGA LOKASI*
Fajar Aktual. 30 September 2026
KEFAMENANU, FajarAktual.com – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT menggelar perkara khusus untuk menguji kembali perkara dugaan penipuan atau penggelapan terkait pembangunan Dapur MBG di Maubesi, Kabupaten TTU dimana terlapor adalah Kristo Haki dan pelapornya adalah Petrus Sole Ratrigis.
Pada kesempatan itu, pelapor melalui kuasa hukumnya Victor Emanuel Manbait SH, meminta agar tiga dapur MBG seperti Maubesi, Susulaku dan Bijeli supaya didatangi penyidik untuk dilakukan pemeriksaan langsung.
Menurut Victor, permintaan membuka tiga dapur tersebut menjadi penting agar dilakukan olah tempat kejadian perkara. Pihaknya telah berulang kali meminta penyidik mendatangi Dapur MBG Maubesi, Susulaku dan Bijeli.
Tujuannya sederhana supaya mencocokkan dokumen perencanaan dengan bangunan yang berdiri. Apakah layout, pembagian ruang dan elemen teknis bangunan sesuai dengan desain yang dibuat Ratrigis, sehingga diketahui siapa yang membangun, siapa yang mengawasi, dan siapa yang memberikan instruksi.
Bagi pelapor, pemeriksaan lapangan dapat menjadi titik verifikasi yang relatif konkret. Dokumen dapat dibandingkan dengan bangunan fisik untuk mengetahui apakah dokumen perencanaan yang diklaim dibuat Ratrigis benar-benar digunakan dalam pembangunan.
Penyidik juga diminta menelusuri dokumen pengajuan Dapur MBG kepada Badan Gizi Nasional. Pertanyaan yang hendak dijawab antara lain siapa yang mengunggah proposal, kapan dokumen diunggah, dokumen apa yang digunakan dan apakah desain, layout, DED serta RAB Ratrigis masuk dalam dokumen tersebut.
Jika dokumen itu ditemukan dalam pengajuan resmi, persoalannya tidak lagi hanya menyangkut klaim sepihak mengenai pekerjaan. Ada jejak administratif yang dapat diperiksa secara resmi oleh penyidik.
Kemudian terdapat dokumen meteran dan kapasitas atas nama Petrus Ratrigis. Ada pula dokumen lain yang dibawa ke dalam perkara yakni Surat Keterangan Hibah Meteran Nomor 400/184/DM tertanggal 22 April 2025.
Menurut pihak pelapor, surat tersebut mencantumkan Kristoforus Haki sebagai pemilik meter listrik nomor 86042444181 dan Ratrigis sebagai pihak yang menerima atau bertindak mewakili Yayasan Nekaf Mese Mafiti Matulun. Dokumen itu menggunakan kop Pemerintah Desa Maubesi dan diketahui pemerintah desa.
Masalahnya, menurut Victor, kliennya tidak pernah menerima SK resmi sebagai pengurus atau sekretaris yayasan. Karena itu, penyidik diminta memeriksa proses lahirnya dokumen tersebut, siapa yang meminta, siapa yang membuat, dan atas dasar kewenangan apa Ratrigis disebut mewakili yayasan.
Sementara pihak terlapor melalui kuasa hukumnya, Egidius Bana, S.H., M.H., membantah konstruksi pelapor. Pihak terlapor mempersoalkan klaim Ratrigis sebagai tenaga profesional dan menekankan tidak adanya perjanjian kerja tertulis.
Persoalan hukum dalam perkara ini kemudian mengerucut pada satu pertanyaan, apakah perkara tersebut berhenti sebagai perselisihan pembayaran jasa, atau terdapat rangkaian fakta lain yang layak diperiksa dalam konteks dugaan tindak pidana.
Jawabannya tidak cukup dicari dari ada atau tidaknya kontrak. Penyidik perlu melihat rangkaian peristiwa mulai dari permintaan pekerjaan, instruksi, pengerjaan desain, penggunaan dokumen, pembangunan fisik, pembayaran, dokumen yayasan, hingga pengajuan kepada BGN.
Gelar perkara khusus itu pada akhirnya menyisakan sejumlah pertanyaan faktual, apakah Petrus Ratrigis benar mengerjakan desain dan dokumen untuk 11 Dapur MBG, apakah hasil pekerjaan itu digunakan dalam pengajuan dan pembangunan dapur, serta apa dasar pembayaran Rp 5 juta dan Rp 10 juta yang telah dilakukan.
*(Ana Funan)*
