PJ Kades Lermatan Dituduh Intervensi Lahan Josep Batlayeri Efraim Lambiombir “Saya Berdosa Jika Melakukan Itu, Tuduhan Berlebihan”.
Saumlaki, Fajaraktual.com
Pemilik Lahan Josep Batlayeri Sudah Konfirmasi Tidak Ada Keluhan – PJ Kades Ingatkan Pentingnya Menjaga Lingkungan Investasi di Tanimbar
Saumlaki –Fajaraktual Menanggapi tuduhan intervensi terhadap pemilik lahan, Penjabat Kepala Desa (PJ Kades) Lermatan, Efraim Lambiombir, menyatakan bahwa dirinya hanya bertindak sesuai tugas dan akan merasa berdosa jika benar-benar melakukan intervensi terhadap warga masyarakatnya sendiri. Menurutnya, tuduhan yang diberikan tersebut terlalu berlebihan.
Saya hanya akan bertindak sesuai dengan apa yang harus saya lakukan sebagai PJ Kades. Saya berdosa terhadap warga masyarakat saya sendiri jika benar-benar melakukan intervensi. Tuduhan intervensi tersebut jelas berlebihan, tegas Efraim Lambiombir dalam keterangan resmi.
Dalam kesempatan yang sama, PJ Kades juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Sebagai masyarakat Komunitas Kawasan Tambak (KKT), kita harus membuka diri terhadap masuknya investor yang ingin berinvestasi di Tanimbar. Kita juga wajib memberikan rasa aman dan nyaman bagi siapapun yang ingin berinvestasi. Dan kalau kondisi ini tidak kita jaga dengan baik, saya sangat yakin bahwa investor akan hengkang dari bumi duan dan lolat ini, ucapnya.
Tuduhan tersebut muncul seiring dengan proses mediasi pembayaran lahan antara pemilik lahan Josep Batlayeri dan PT TAKA yang dilakukan pada hari Rabu (11/02/2026). Musyawarah dimulai pada pukul 15.00 WIB di lokasi Dinar, dengan partisipasi keluarga Josep Batlayeri dan perwakilan perusahaan.
Sebelumnya, Josep Batlayeri sendiri telah menegaskan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prosedur, ia merasa puas, dan tidak pernah mengajukan komplain apapun terkait peran PJ Kades dalam mediasi tersebut.
Penandatanganan berita acara resmi kesepakatan pembayaran dilakukan pada pukul 21.00 WIB malam hari yang sama, dengan PJ Kades Efraim Lambiombir sebagai saksi yang mewakili pemerintah desa. Hasil kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi dasar penyelesaian yang jelas dan sekaligus menunjukkan komitmen daerah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi.
Redaksi (FA/GD)
